Peta Inovasi Kabupaten Maluku Tengah
Berikut jumlah Inovasi terdaftar dari masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Total Inovasi yang terdaftar sebanyak 0 buah.
Gubernur Maluku Murad Ismail melantik Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, berlangsung di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa, 12 September 2023.Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa, dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3683 Tahun 2023 tanggal 5 September 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku.Sehubungan dengan pelantikan ini, Gubernur menyampaikan 3 hal penting.Pertama, indonesia adalah negara hukum, maka seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, di atas bumi NKRI harus menempatkan hukum sebagai panglima. Keputusan pemerintah pusat, untuk memberhentikan penjabat bupati maluku tengah yang lama, dan mengangkat penjabat yang baru, adalah merupakan hal yang biasa, dalam mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik dan benar.Hal kedua, tahun 2024 adalah tahun politik terbesar bagi bangsa Indonesia, yang ditandai dengan pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak.“Salah satu tugas penting saudara sebagai penjabat bupati, sebagaimana disebutkan dalam keputusan menteri dalam negeri, adalah mem-fasilitasi dan men-sukseskan agenda nasional tersebut, termasuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemda Kabupaten Maluku Tengah,” ujarnya.Gubernur menegaskan, akan memastikan melakukan pengawasan ketat, terhadap kinerja penjabat, berdasarkan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, yang wajib disampaikan setiap 3 bulan sekali.“Lakukan koordinasi dengan Forkopimda, DPRD, instansi vertikal, TNI/Polri, tokoh agama dan elemen masyarakat lainnya, karena Sebentar lagi kita akan memasuki masa penetapan calon presiden, dan wakil presiden, serta calon legislatif. Saya berharap saudara memberikan perhatian yang serius, terhadap aspek keamanan dan ketertiban, untuk menjadi prioritas pemerintah daerah dan aparat keamanan. Karena itu, saudara wajib membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan jajaran TNI / Polri maupun aparat penegak hukum lainnya, demi terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum di wilayah Maluku Tengah,” tegas mantan Dankor Brimob Polri ini.Hal ketiga yang disampaikan Gubernur, terkait arahan Presiden tentang pengendalian inflasi, penurunan stunting, menurunkan angka kemiskinan ekstrim, memudahkan investasi, belanja APBD bagi produk dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju pemilu dan pilkada tahun 2024, harus menjadi prioritas kerja di daerah.Terkait jabatan Sahubawa selaku Sekretaris Daerah, Gubernur menjalaskan, berdasarkan pasal 13 ayat (4) Permendagri nomor 4 tahun 2023, tentang penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota, maka jabatan selaku Sekda, sementara harus dilepaskan, dan segera di-isi dengan penjabat sekda, sesuai ketentuan yang berlaku.
Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku bersama Pemerintah Provinsi Maluku, menggelar Sosialisasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPPS) Tahun 2024, di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, pada Kamis (14/11/2024).Sosialisasi ini dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin, yang dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia selaku keynote speech, Statistisi Ahli Madya dan Pranata Komputer Ahli Madya di lingkup BPS Provinsi Maluku, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta unsur terkait.Sabirin dalam sambutannya menyampaikan bahwa data itu sangat penting, oleh sebab itu setiap OPD diharapkan dapat menyiapkan data-data yang dibutuhkan, serta mempelajari dan memahaminya untuk mengambil kebijakan yang nantinya dapat dituangkan dalam program kegiatan, karena jika data yang dibutuhkan tidak tersedia maka akan menimbulkan masalah.“Kita juga harus menguasai data yang ada, untuk dapat menyampaikan dan menjelaskannya, karena dari data yang ada itu kemudian harus diolah,” ujarnya.Sebelum menutup sambutannya, ia berharap agar dalam sosialisasi ini, para peserta dapat mengolah dan menyiapkan data, karena data berperan penting untuk pembangunan Maluku kedepannya. (Diskominfo Maluku)
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin membuka secara langsung Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data REGSOSEK melalui aplikasi SEPAKAT (Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu), kepada operator harian REGSOSEK Kabupaten/Kota, pada Rabu (13/11/2024), bertempat di Hotel Santika Premiere Ambon.Dalam sambutannya Sabirin menyampaikan data Regsosek merupakan salah satu data sosial ekonomi, yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran.“Baik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, hingga Pemerintah Desa dan Kelurahan, didorong sumber datanya, dalam perencanaan penganggaran dan penyelenggaraan Program Kebijakan,” ujarnya.Sebagai informasi REGSOSEK memiliki data yang komprehensif, mencakup aspek: demografi, perumahan,kondisi disabilitas, kepemilikan aset, dan geospasial, berdasarkan data inilah berbagai program seperti perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi,penyediaan infrastruktur dasar, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan inklusi keuangan,serta program pembangunan lainnya dapat dijalankan dengan lebih efektif.Sementara itu dengan adanya aplikasi SEPAKAT yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, dapat membantu proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengurangan kemiskinan secara cepat dan akurat, di level Provinsi/Kabupaten/Kota hingga Desa/Kelurahan.Untuk diketahui hadir juga dalam kesempatan itu Tim Skala Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, serta para Pimpinan Lembaga Vertikal dan stakeholder terkait. (Diskominfo Maluku)
Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku bersama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Maluku, dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, pada Jumat (25/10/2024) bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku Nita Sadali, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ketua Organisasi Wanita, Para Ketua DWP unit OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Instansi Vertikal, serta BUMN/BUMD.Atas nama Pemerintah Daerah, Sadali menyampaikan apresiasi kepada DWP Provinsi Maluku, yang telah melaksanakan kegiatan di saat ini, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang standar pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi keluarga.Ia menjelaskan pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama, dan pemenuhannya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yang dijamin dalam UUD 1945.“Negara berkewajiban untuk menyediakan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan, yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan seimbang pada tingkat Nasional maupun Daerah,” ujar Sadali.Sadali berharap, sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik, serta semua peserta aktif dalam sharing pendapat, agar terbangun kesepahaman dalam keamanan pangan bagi keluarga, dan diharapkan ibu-ibu DWP dapat menjadi agen-agen memberikan informasi, agar dalam mengonsumsi makanan dijamin higienis. (Diskominfo Maluku)
